Wednesday, March 14, 2007

ICRP - PERDA SYARIAT DAN PEMINGGIRAN PEREMPUAN - KOLOM

11 Agustus 2006 - 03:32 (Diposting oleh: ICRP)
PERDA SYARIAT DAN PEMINGGIRAN PEREMPUAN
Siti Musdah Mulia

I. Pendahuluan

Gagasan awal otononomi daerah (otoda) adalah membangun demokrasi dengan ciri utama partisipasi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang selama ini terabaikan. Otoda merupakan suatu bentuk kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam batas-batas tertentu agar leluasa mengatur wilayahnya menjadi lebih mandiri dan lebih berkembang sehingga masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Namun, setelah tujuh tahun pelaksanaan otoda yang terjadi alih-alih mensejahterakan, malahan membuat masyarakat, khususnya kaum perempuan terpinggirkan dan jauh dari ukuran sejahtera. Sejak otoda digulirkan sampai akhir Juli 2006 tercatat 56 produk kebijakan perda dalam berbagai bentuk: peraturan daerah, qanun, surat edaran, dan keputusan kepala daerah. Produk kebijakan daerah tersebut secara tegas berorientasi pada ajaran moral Islam sehingga pantas dinamakan Perda Syariat Islam.

Sebagian perda tersebut secara struktural dan spesifik mengatur kaum perempuan. Sayangnya, pengaturan terhadap perempuan bukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan, melainkan lebih dimaksudkan sebagai pengucilan dan pembatasan. Perda-perda tersebut meneguhkan subordinasi perempuan; membatasi hak kebebasan perempuan dalam berbusana; membatasi ruang gerak dan mobilitas perempuan; serta membatasi waktu beraktivitas perempuan pada malam hari. Secara eksplisit perda-perda itu mengekang hak dan kebebasan asasi manusia perempuan; menempatkan perempuan hanya sebagai obyek hukum dan bahkan lebih rendah lagi sebagai objek seksual. Perda-perda yang mengandung pembatasan terhadap kedaulatan perempuan dan juga berpotensi melahirkan perilaku kekerasan terhadap perempuan harus digugat dan direvisi karena menyalahi prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, produk kebijakan tersebut jelas mengingkari nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik. Bahkan, lebih parah lagi perda-perda tersebut menyimpang dari esensi ajaran Islam yang menempatkan manusia, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai makhluk terhormat dan bermartabat, serta memiliki hak dan kebebasan dasar yang harus dihormati. Pembatasan dan pengekangan terhadap perempuan berarti menegasikan keutuhan kemanusiaan perempuan dan Tuhan pasti tersinggung melihat perempuan, makhluk ciptaan-Nya dimarjinalkan.

ICRP - PERDA SYARIAT DAN PEMINGGIRAN PEREMPUAN - KOLOM

Friday, March 9, 2007

Hidayatullah.com - Syariat Islam di Mata Ahmad Syafii Maarif

Syariat Islam di Mata Ahmad Syafii Maarif Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 28 Juni 2006
Sebelum menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun, 1999 -2004, Ahmad Syafii Maarif dikenal hati-hati. Belakangan ia kerap memberi pernyataan minor pada kelompok Islam lain


Hidayatullah.com—Prof Dr Ahmad Syafi'i Maarif adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain kader Muhammadiyah, dia dikenal sebagai seorang ilmuwan, tepatnya menjadi guru besar Ilmu Sejarah di IKIP Yogyakarta.

Lahir di Sumpurkudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, sejak kecil Syafii Maarif hidup dalam lingkungan keislaman yang kental. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Sumpurkudus ini melanjutkan ke Madrasah Muallim Lintau, Sumbar, dan selanjutnya menempuh ilmu setingkat SLTA di Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus SLTA, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke IKIP Yogyakarta hingga bergelar Sarjana Sejarah.

Syafii melanjutkan program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, Amerika Serikat (AS). Gelar doktor diperolehnya dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi "Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia."
Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia ini mengaku, di Chicago kuliah di bawah bimbingan Fazlur Rahman, yang juga guru (alm) Nurcholis Madjid, yang dianggapnya banyak memberikan pencerahan, termasuk dalam memahami Al-Qur'an.
“Saya betah di sana, karena cocok dengan dunia intelektualitas saya,” kenang si anak desa yang pernah bercita-cita hanya ingin menjadi penceramah di podium ini.

Ahmad Syafii Maarif menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak 1999 -2004. Posisi ini kemudian diganti oleh Prof Dr Din Syamsuddin dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur.

Sebelumnya, pria yang rajin menulis di berbagai media itu dikenal netral dan hati-hati dalam mengeluarkan argumen bernilai politik. Namun, banyak perubahan padanya, tatkala memberi pernyataan menyangkut masalah gerakan-gerakan Islam. Di bawah ini sebagaian kecil yang didokumentasi hidayatullah.com menyangkut pikiran dan pernyataannya:

Tanggal 10 Agustus 2000, bersama tokoh seperti Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) dan Nurcholish Madjid, mengeluarkan pernyataan bersama di Hotel Indonesia, yang isinya menolak upaya mengembalikan Piagam Jakarta. Judul pernyataan mereka: “Kami Menolak Pencantuman Kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945.”

Alasannya, dimasukkannya kembali tujuh kata itu akan membangkitkan kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai ‘negara Islam’ di Indonesia. Prasangka-prasangka ini jika dibiarkan berkembang akan dapat mengganggu hubungan antar kelompok yang pada ujungnya menimbulkan ancaman disintegrasi.

Tanggal 1 Agustus 2005, Syafii meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji kembali fatwanya. Ulama-ulama di MUI dianggapnya tak paham pluralisme. Menurutnya, MUI harus mempelajari pluralisme untuk memahami implikasi yang muncul akibat fatwa tersebut. Ia juga minta pemerintah mengantisipasi agar fatwa ini tak diadopsi Pemerintah Daerah ke dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Bangsa ini masih ada banyak masalah. MUI seharusnya belajar banyak lagi masalah pluralisme,” katanya dikutip Koran Sinar Harapan.

Karena memunculkan perdebatan, Syafii meminta MUI mengkaji kembali 11 butir fatwa hasil Musyawarah Nasional ke-7 itu. Ketegangan, kata dia, menunjukkan tujuan fatwa sendiri tidak sepenuhnya tercapai.

Entahlah, meski fatwa adalah menyangkut masalah hukum dari kesepakatan ulama yang ahli bidang fikih, ilmuwan Sejarah ini tetap keras mengatakan fatwa itu tidak benar. “Tidak semua fatwa yang dikeluarkan MUI itu tepat. Misalnya fatwa untuk menghukum agama lain. Ini tidak tepat. Seolah-olah MUI itu tidak punya pekerjaan lain,” katanya.

Syafii juga menyatakan sulit memahami fatwa MUI tentang pelarangan Ahmadiyah, pengharaman pemikiran liberal dan pluralisme.

"Alih-alih mencerdaskan dan membimbing umat ke jalan yang benar, fatwa tersebut malah menjadi bahan bakar tindakan anarkisme, vandalisme, dan anti demokrasi di tengah umat," katanya seolah menganggap biang kekerasan adalah Fatwa MUI.

Ahmad Syafii Maarif juga mempopulerkan istilah “preman berjubah”. Istilah itu muncul tanggal 9 Agustus 2005 dalam kolom ‘Resonansi’ di harian Republika. Kolom itu pun berjudul “Preman Berjubah”.

''...kita punya kesempatan emas untuk menyampaikan apa yang terasa secara sopan tetapi tajam. Tidak seperti cara-cara sementara pihak yang menyerbu suatu tempat yang mereka nilai 'berbahaya' bagi Islam seperti yang mereka pahami. Cara semacam ini adalah cara preman berjubah, jauh dari dari sifat seorang ksatria.'' Demikian tulis Syafii Maarif.

Istilah itu kembali diucapkannya dalam salah satu acara di stasiun TV dalam rangka memperingati sewindu reformasi. Hadir dalam dialog tersebut antara lain Akbar Tandjung, Wiranto, dan Adnan Buyung Nasution.

Ketika itu Syafii mengatakan, "Pada 2030 nanti Pancasila sebagai karya brilian Bung Karno harus sukses diamalkan, karena sekarang penentang Pancasila sudah tidak ada lagi setelah para preman berjubah kehilangan energi".

Pernyataannya ini dipopulerkan lagi oleh sekelompok orang yang selama ini dikenal sebagai aktivis liberal, dan dijadikan kumpulan buku berjudul Kala Fatwa Jadi Penjara (Wahid Institute, 2006, hlm. 234-236). Buku ini membahas tentang penolakan terhadap fatwa-fatwa MUI menyangkut liberalisme.

Dalam acara bedah buku dan diskusi otobiografi Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku di Jakarta (19 Juni 2006), Syafii mengatakan bahwa partai-partai Islam tak pernah membela rakyat. Partai-partai Islam hanya menjadikan agama sebagai kendaraan politik. "Itu fakta. Tidak seorang pun bisa membantahnya," katanya seperti dikutip koran Suara Karya, 20 Juni 2006.

Ia juga mengatakan, partai-partai berdasarkan Islam makin tidak punya pengikut. “Itu kenyataan dan fakta yang harus dilihat," ujarnya.

Syafii juga mengajak masyarakat untuk tak berharap pada partai Islam. Ia bahkan menyebut-nyebut parpol Islam tidak akan pernah bersatu. "Selama mereka hanya memikirkan perut, mereka tidak akan pernah bisa bersatu."

Bagaimana pandangannya terhadap partai Islam, misalnya PKS? "Dulu Partai Masyumi, sebelum dibubarkan, lebih bagus. Orang-orang Masyumi dikenal moralis, tidak memikirkan diri sendiri, dan hidup sederhana. Beda dengan kelakuan elite politik sekarang. Dia (PKS) kan baru. Kita belum tahu kalau dia berkuasa. Jadi, kita masih harus wait and see terhadap PKS ini," katanya.

Dalam bukunya, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan (PSAP, 2004), Syafii mengatakan, pluralisme agama dan budaya sejak ribuan tahun sudah merupakan fakta dalam sejarah. Oleh karena itu, harus diakui, dihormati, dan disyukuri. Pluralisme agama dan budaya, menurutnya, memperkaya bangunan kemanusiaan universal.

Ia juga mengatakan, gagasan Negara Islam lebih banyak disebabkan oleh sikap reaktif umat terhadap perkembangan politik abad ke-20, bukan oleh kesungguhan untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan Islami yang komprehensif, utuh, dan substansial.

Sikap dan pandangan di atas menempatkan Syafii menjadi “guru” bagi orang-orang liberal. Simak pendapat Sukidi, aktivis Jaringan Intelektual Muhammadiyah (JIMM) di harian Kompas (Selasa, 6 Juni 2006), saat menyambut peluncuran buku otobiografi Ahmad Syafii Maarif berjudul Titik-titik Kisar di Perjalananku.

“Sebagai ulama yang benar-benar ‘alim’ sehingga dipanggil Buya, pilihan hidup sederhana benar-benar merefleksikan kondisi umatnya yang sederhana, serba miskin dan penuh penderitaan. Ia resapi kondisi umatnya itu dalam kehidupan. Peran profetiknya ibarat seorang ‘nabi’ yang oleh (alm) Nurcholish Madjid ditafsirkan sebagai ‘guru moralitas’ dan ‘guru kebenaran’. Hidupnya diabadikan untuk menyertai dan mengabdi pada umat dan bangsa, dalam menggapai moralitas dan kebenaran yang diperjuangkan secara konkret, tidak sekadar dalam ide dan angan-angan.

Di tengah bertaburan elite agama yang menjadikan umatnya sebagai modal dan mobilisasi politik, Buya Syafii justru menjauhi sifat itu. Ia mentransendensikan dirinya dari nafsu birahi politik. Kepada umat, ia tebarkan pencerahan dengan akal rasional dan budi pekerti yang baik, juga sebuah peringatan.

"Aku ingatkan bahwa cara-cara radikalisme itu sepanjang sejarah Indonesia hanya punya satu risiko: gagal!," tutur pria yang sering dipanggil pengagumnya dengan Buya itu dalam otobiografinya. [cha, berbagai sumber]
Hidayatullah.com - Syariat Islam di Mata Ahmad Syafii Maarif

Saturday, March 3, 2007

Dan Froomkin - Bush Puzzled by Doubters - washingtonpost.com

Bush Puzzled by Doubters

By Dan Froomkin
Special to washingtonpost.com
Tuesday, February 13, 2007; 5:30 PM

President Bush yesterday sounded perplexed that anyone would think he is preparing to attack Iran -- going so far as to make a sour face and lower his voice in a mocking imitation of his critics.

"I guess my reaction to all the noise about, you know, 'He wants to go to war' is, first of all, I don't understand the tactics, and I guess I would say it's political," Bush told C-SPAN's Steve Scully yesterday.

"On the other hand, I hope that the members of Congress, particularly in the opposition party, understand the grave danger of Iran having a nuclear weapon. Therefore, we all need to work together to solve the problem."

Here's the text and video of the interview. Thinkprogress has a video clip of Bush's sour-faced cynic-imitation.

So where is all that "noise" coming from? Why might anyone be doubting Bush's stated intentions?

Well, it could be that when it comes to the Middle East, the war in Iraq has so damaged Bush's credibility that even some of his natural allies don't believe what he has to say anymore -- even his pro forma denials of hostile intentions toward Iran.

And then there's the fact that those sour-faced, unhappy-sounding critics Bush was mocking have, time and again, been proved right.


Dan Froomkin - Bush Puzzled by Doubters - washingtonpost.com

Dennis Ross - The Art of the Possible Peace - washingtonpost.com

The Art of the Possible Peace
Rice's First Task: A Viable Israeli-Palestinian Cease-Fire

By Dennis Ross
Thursday, February 15, 2007; A27

Secretary of State Condoleezza Rice will travel to the Middle East this weekend and hold a meeting with Israeli Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Her stated purpose is to discuss permanent-status issues with an eye toward producing an agreement on a political horizon for ending the conflict. For many, such a political horizon has been long overdue; with it, they argue, both Israelis and Palestinians will know how the conflict ends and find it easier to confront those who oppose peace.

Many, including Rice, see Saudi, Israeli, Egyptian and Jordanian leaders as sharing a perception of Iran as a threat. With such common fears, the thinking goes, the leaders should be willing to accept the necessary hard compromises and end the Palestinian conflict (or show how it can be ended) so Iran can no longer exploit the conflict to build its following and put the region's moderates on the defensive.

The assessment of the common threat perception is correct. But basing policy only on this misses an important regional reality. Priorities differ on how best to respond to the Iranian threat. For the Saudis, weaning Hamas away from Iran and producing intra-Palestinian peace is more important than trying to forge peace between Palestinians and Israelis. For the Israelis, however, an intra-Palestinian peace that entails accommodating Hamas (and that does not require Hamas to change its hostile posture toward Israel) is hardly a basis for reaching out to Palestinians in a way that would satisfy the Saudis, Egyptians and Jordanians.

And one sure way to threaten intra-Palestinian peace is to push now for a political horizon that inevitably will mean Palestinian compromises on core issues such as refugees. Will Hamas accommodate giving up the Palestinian right of return? A political horizon that purports to outline the endgame will require such a concession, and Hamas is not going to accept it or a process likely to produce it.

Of course, the compromises won't be one-sided. But is Israel likely to contemplate excruciating concessions on Jerusalem or territory with a Palestinian government led in part by those who refuse to acknowledge its existence or renounce terrorism? My point is that the political options available for peacemaking between Israelis and Palestinians have been reduced. And Rice's efforts have to be guided by what is possible, not by what is most desirable.

In Middle Eastern terms, what is logical and possible is intra-Palestinian peace and Palestinian-Israeli calm. That would argue for a comprehensive cease-fire to be negotiated between Abbas and Olmert. A deal would require all Palestinian attacks against Israelis to stop and all smuggling of weapons into Gaza or the West Bank to end. In return, the Israelis would stop all incursions, targeted killings and arrests. As Palestinians demonstrate that they are fulfilling their responsibilities, checkpoints would be lifted and crossing points opened, making economic revitalization possible.

This agreement would differ from previous cease-fires in that it would be negotiated with clear understandings of what constitutes a violation and penalties for violations. Israel might be willing to accept such a deal because Hamas would have to enforce the cease-fire -- not merely observe it. Hamas's readiness to enforce it would mean for the first time that Hamas was acting to prevent "resistance," which would signal that its fundamental credo might be changed.

Hamas might be willing to accept such a cease-fire for two reasons: First, it needs a respite. Second, in an atmosphere where life is improving and conflict with Israel is deferred, Hamas is likely to believe its superior organization will allow it to supplant Fatah and dominate Palestinian society.

For his part, Abbas has long favored a comprehensive cease-fire, and he, too, might believe that Hamas would be transformed by having to fulfill responsibilities.

In any case, a comprehensive cease-fire could change the atmosphere between Israelis and Palestinians and lead to a negotiation designed to pursue the vision that Olmert originally campaigned on -- an extensive Israeli withdrawal from the West Bank. Only this withdrawal would not be unilateral and would depend on Palestinian performance on security obligations.

A comprehensive cease-fire won't be hammered out without intensive U.S. brokering. Even Rice's more ambitious desire for a political horizon need not be surrendered. But to accomplish it, she must get the Saudis, Egyptians and Jordanians to publicly embrace basic trade-offs on the core issues, even if Arab leaders must get out in front of Abbas and Olmert on stating their acceptance of the compromises. Both leaders are politically weak; Abbas needs Arab political cover if he is to accept historic concessions on refugees and security, while Olmert must show that the Arab world has adopted unprecedented compromises if he is to justify crossing historic thresholds on Jerusalem and borders. Absent that, Rice will need to change her horizon for what is possible in the Middle East.

The writer was director for policy planning in the State Department under President George H.W. Bush and special Middle East coordinator under President Bill Clinton. He is counselor of the Washington Institute for Near East Policy.

View all comments that have been posted about this article.

Dennis Ross - The Art of the Possible Peace - washingtonpost.com: "."

Dan Froomkin - Bush Fails to Reassure

Bush Fails to Reassure

Special to washingtonpost.com
Thursday, February 15, 2007; 4:32 PM

President Bush did nothing at yesterday's news conference to reassure those who think his administration may once again be using faulty intelligence to build a case for war.

Bush spoke in the wake of conflicting, mostly anonymous administration claims of Iranian involvement in arming Iraqis with sophisticated bombs. He did back off from the claim that Teheran was directly responsible.


Dan Froomkin - Bush Fails to Reassure - washingtonpost.com

Talking Tough to Stay in Power - washingtonpost.com

Talking Tough to Stay in Power

By Anders Aslund
Sunday, February 18, 2007; B02

Vladimir Putin spoke his mind when he launched into an anti-American tirade in Munich recently, accusing the United States of having "overstepped its national borders in every way: in the economy, in politics, and in the humanitarian sphere it imposes its policies on other states. Well, who likes this?" Given the United States' Iraq troubles, it is natural that the Russian president would thrive on American weakness. But his speech was as notable for what it said about his domestic politics.

Putin obviously thinks he is riding high. The Russian economy is booming. Incredibly, in the past seven years, Russia's gross domestic product has grown by 500 percent, measured in current dollars (from $200 billion in 1999 to $1 trillion last year). The world is desperate for Russia's oil and gas, and Putin remains astoundingly popular at home. His successor is certain to be handpicked by him. One can only marvel at how adeptly he handles a 3 1/2 -hour televised news conference, with detailed answers, alternating charm and combativeness.

Despite all that, Putin has painted himself into a corner as he faces the end of the two terms in office that the Russian constitution allows him. This is a man who speaks the language of a modern leader trying to rebuild his country, when in fact he and his cronies have really just wanted to enrich themselves. Having spent his time as president undermining democracy, property rights, the free press and the rule of law by taking over Yukos oil (and throwing its owner into a Siberian prison) and then other big companies, now he and his coterie must cling to power somehow -- or risk losing it all if they cannot stage-manage a transition to the proper person.

The tolerance of corruption in the Putin regime is astounding. Recently, for instance, a Swiss court established that Minister of Communications Leonid Reiman, a close personal friend of Putin's, was the owner of telecommunications assets in Russia worth more than a billion dollars. But this has not been reported in major media in Russia, and Reiman remains at his post without having offered any explanation or apology, only an implausible blanket denial.

How can Putin and his cronies give this up?

It seems clear that Putin has these worries in mind when he fulminates on the world stage against the United States. Such words have the effect of increasing his popularity and therefore his grip on the country, which has been suffocated by his near-total control of television stations, newspapers, nominations of candidates, political parties and even public meetings. The evidence of a growing Russian authoritarianism is clear: Russia is one of the few countries that has declined since 2000 from "partly free" to "not free," according to Freedom House's meticulous ratings.

Russia's foreign policy in these seven years has changed accordingly, showing how brazen national political values do affect a country's behavior outside its borders. Recently, for instance, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov boasted: "Not one single significant international problem can be resolved without Russia or against Russia." Rather than acting as a problem-solver -- as Putin did in his first term when, for instance, he cooperated with the U.S. effort against the Taliban in Afghanistan -- he is now positioning himself as a spoiler on the world stage when it comes to the United States and its allies.

Nevertheless, Putin has managed to charm some Western leaders -- former German chancellor Gerhard Schroeder, former Italian prime minister Silvio Berlusconi, outgoing French President Jacques Chirac and, most notably, President Bush. Just this month, Bush told the Wall Street Journal: "Vladimir Putin has kept his word on everything he's said to me." Well, then he cannot have said much. Putin reciprocated in his anti-American Munich speech: "I consider the president of the United States my friend. He is a decent person." He could as well have said: "He is a useful fool."

Putin has divided the European Union by pampering its southern members -- France, Greece, Italy and Spain -- while antagonizing Poland and the three Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania, which have tied themselves closely to the United States. In Moscow, the four latter states are called the "aggressive new minority" in the E.U.

Russia has shown itself to be most aggressive in foreign policy in its own neighborhood of former Soviet republics. It has antagonized these countries so badly with its bullying -- oil cutoffs, transportation blockades, trade shutdowns, immigration crackdowns -- that they are all rushing for the exits and seeking closer cooperation with NATO and the E.U. or working to develop new energy pipelines that skirt Russia. Russia's role in the region is dwindling despite its growing oil- and gas-fueled national wealth. As nationalist intellectual Stanislav Belkovsky, director of the National Strategy Institute in Moscow, recently put it: "In 2006, Russia ceased to be a regional power."

Likewise, even as it declares itself an energy superpower, Russia has tripped itself up. In the past year, it has bombarded its neighbors with rude surprises: oil taxes and higher gas prices; spigots closed to force a political point. No amount of reassurance at this point can erase concerns in Europe about Russia as a reliable energy supplier. In the post-Soviet space, both friends and foes of Russia are repelled, finding Putin's regime too unreliable and abrasive. They all now are trying to reduce their dependence on Russia.

The ultimate question is how the Putin regime will end. For the first time in Russian history, the secret police are fully in charge, right to the top. A tightly knit circle of Putin's friends from his St. Petersburg KGB days rules in the Kremlin. Led by Igor Sechin, Putin's closest colleague, they control virtually all security organs. There is much speculation about whether they can even be overruled by Putin himself. The closest parallel to the Sechin group in the past is the group controlled by Joseph Stalin's secret police chief Lavrentii Beria, though there is one great difference: Unlike Putin, Stalin was not a creature of the security apparatus; he manipulated it for his own needs. There is another big difference: This group is interested only in amassing great wealth, not in controlling the lives of its countrymen. Which is why it is alarmed by the prospect of the 2008 presidential election and why Moscow is awash with rumors that Putin will find a way to stay on.

Given what is at stake, the United States can no longer be a mere bystander in this drama. Six years of soft policy on Russia have done nothing but encourage the Kremlin's anti-Western stand. Bush could learn a lesson from Mikheil Saakashvili, president of Georgia, to carry a big stick when dealing with Putin. When Bush compliments Putin, he evokes only contempt in the Kremlin. President Ronald Reagan knew how important it was to speak the truth loudly and clearly. Vice President Cheney's speech in Vilnius, Lithuania, last May was a welcome departure, which enraged the Kremlin. It's the time for the White House to follow through.

The West persuaded Soviet leader Leonid Brezhnev to ratify the Helsinki conventions on human rights and free and fair elections in 1975. The Helsinki conventions played an important role in undermining the Soviet dictatorship. The United States should invoke them again as Russia approaches a new round of parliamentary and presidential elections, in which it now appears that every rule in the book is set to be violated.

Indeed, in Munich Putin saved his rudest abuse for the Organization for Security and Cooperation in Europe, which was founded on the Helsinki conventions and is the international organization for monitoring elections. Like Brezhnev, Putin accused the OSCE of "interfering in the internal affairs of other countries," but the Helsinki conventions made democracy an international concern. Putin and his cronies may not like that, but given the link between Russia's domestic policies and its foreign behavior, it's important for the West to insist.

aaslund@petersoninstitute.org

Anders Aslund is a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics. His book "How Capitalism Was Built" will be published by Cambridge University Press next fall.

View all comments that have been posted about this article.


Talking Tough to Stay in Power - washingtonpost.com

Charles Krauthammer - The Putin Doctrine - washingtonpost.com

The Putin Doctrine

By Charles Krauthammer
Friday, February 16, 2007; A23

Vladimir Putin -- Russia's president, although the more accurate title would be godfather -- made headlines last week with a speech in Munich that set a new standard in anti-Americanism. He not only charged the United States with the "hyper-use of force," "disdain for the basic principles of international law" and having "overstepped its national borders in . . . the economic, political, cultural and educational policies it imposes on other nations." He even blamed the spread of weapons of mass destruction, which the United States has been combating with few allies and against constant Russian resistance, on American "dominance" that "inevitably encourages" other countries to acquire them.

There is something amusing about criticism of the use of force by the man who turned Chechnya into a smoldering ruin; about the invocation of international law by the man who will not allow Scotland Yard to interrogate the polonium-soaked thugs it suspects of murdering Alexander Litvinenko, yet another Putin opponent who met an untimely and unprosecuted death; about the bullying of other countries decried by a man who cuts off energy supplies to Ukraine, Georgia and Belarus in brazen acts of political and economic extortion.

Less amusing is the greater meaning of Putin's Munich speech. It marks Russia's coming out. Flush with oil and gas revenue, the consolidation of dictatorial authority at home and the capitulation of both domestic and Western companies to his seizure of their assets, Putin issued his boldest declaration yet that post-Soviet Russia is preparing to reassert itself on the world stage.

Perhaps the most important line in his speech was the least noted because it seemed so innocuous. "I very often hear appeals by our partners, including our European partners, to the effect that Russia should play an increasingly active role in world affairs," he said. "It is hardly necessary to incite us to do so."

Soviet foreign minister Andrei Gromyko once boasted that no conflict anywhere on the globe could be settled without taking into account the attitude and interests of the Soviet Union. Gromyko's description of Soviet influence constitutes the best definition ever formulated of the term "superpower."

And we know how Putin, who has called the demise of the Soviet Union the greatest political catastrophe of the 20th century, yearns for those superpower days. At Munich, he could not even disguise his Cold War nostalgia, asserting that "global security" was ensured by the "strategic potential of two superpowers."

Putin's bitter complaint is that today there remains only one superpower, the behemoth that dominates a "unipolar world." He knows that Moscow lacks the economic, military and even demographic means to challenge America as it did in Soviet days. He speaks more modestly of coalitions of aggrieved have-not countries that Russia might lead in countering American power.

Hence his increasingly active foreign policy -- military partnerships with China, nuclear cooperation with Iran, weapon supplies to Syria and Venezuela, diplomatic support as well as arms for a genocidal Sudan, friendly outreach to other potential partners of an anti-hegemonic (read: anti-American) alliance.

Is this a return to the Cold War? It is true that the ex-KGB agent occasionally lets slip a classic Marxist anachronism such as "foreign capital" (referring to Western oil companies) or the otherwise weird adjective "vulgar" (describing the actions of the Organization for Security and Cooperation in Europe, which infuriated Putin by insisting upon a clean election in Ukraine). He even intimated that he might undo one of the unequivocal achievements of the late Cold War era, the so-called "zero option" agreement of 1987, and restore a Soviet-style, medium-range ballistic missile force.

Nonetheless, Putin's aggressiveness does not signal a return to the Cold War. He is too clever to be burdened by the absurdity of socialist economics or Marxist politics. He is blissfully free of ideology, political philosophy and economic theory. There is no existential dispute with the United States.

He is a more modest man: a mere mafia don, seizing the economic resources and political power of a country for himself and his (mostly KGB) cronies. And promoting his vision of the Russian national interest -- assertive and expansionist -- by engaging in diplomacy that challenges the dominant power in order to boost his own.

He wants Gromyko's influence -- or at least some international acknowledgment that Moscow must be reckoned with -- without the ideological baggage. He does not want to bury us; he only wants to diminish us. It is 19th-century power politics at its most crude and elemental. Putin does not want us as an enemy. But at Munich he told the world that, vis-à-vis America, his Russia has gone from partner to adversary.

letters@charleskrauthammer.com


Charles Krauthammer - The Putin Doctrine - washingtonpost.com

What Tehran Is Really Up To - washingtonpost.com

What Tehran Is Really Up To

By Daniel L. Byman
Sunday, February 18, 2007; B01

Reports that Iran is arming various factions in Iraq are about as surprising as claims that Mafia members have been seen in Las Vegas casinos. Iran has been meddling in its neighbors' affairs for a long time, and not just in Iraq. Teheran has trained terrorist and guerrilla groups in Bosnia, Lebanon and Palestine, all of which are far from Iran.

So when U.S. military officials displayed explosively formed penetrators (EFPs), rocket-propelled grenades and other weapons that they say Iran provided to Shiite militias in Iraq, we have to recognize that this was no big departure for the Iranians.

As President Bush and Marine Gen. Peter Pace, chairman of the Joint Chiefs of Staff, acknowledged last week, finding Iranian arms in Iraq does not prove the more important, and harder to make, argument that Iran is ordering its Iraqi proxies to attack U.S. troops. It may seem absurd to give Iran the benefit of the doubt, in light of its sorry track record on nuclear proliferation and support for radicalism in general, but we can't understand what Iran is up to without an appreciation for its broader Iraq strategy, which goes well beyond Tehran's desire to undermine U.S. policy. Iranian leaders calculate that they will need formidable proxies should the United States leave, and indeed Iran will face many challenges in Iraq if U.S. forces depart.

So why would Iran arm Iraqis and perhaps direct attacks on U.S. forces? For most Iranians, Iraq is an emotional issue. They see the daily suffering of Iraqis, both from the chaos in Iraq in general and at the hands of Sunni suicide bombers. They empathize with their fellow Shiites in Iraq, with whom they have historic ties and shared religious traditions. Though they rejoice over the downfall of Saddam Hussein (Iran suffered hundreds of thousands of casualties in the bitter war of 1980-88, which Hussein launched against it) they blame the United States for the violence that has swept Iraq since Hussein fell.

Iran worries about the United States. When Ayatollah Khomeini took power in the 1979 Islamic revolution, he made anti-Americanism a core of the new regime's foreign policy. The United States has been hostile ever since, even tilting toward Iraq during its war with Iran. The United States and Iran have not had diplomatic relations since 1979, and have periodically confronted each other.

In the decade before 9/11, Iran structured its military forces to fight America, even when the U.S. military presence in the Persian Gulf region was confined to the conservative oil states of the Arabian peninsula. Since 9/11, the United States has occupied Iraq with more than 100,000 troops, put significant forces in Afghanistan and Central Asia, and strengthened its security relationship with Pakistan. Iran perceives itself as surrounded. The United States has repeatedly made threats against the Iranian regime, has refused to surrender anti-regime Iranian terrorists found in Iraq, organized international economic pressure on the country, led a diplomatic effort to deny Iran the right to develop nuclear energy and nuclear weapons, and pointedly included military force against Iran as an option after dispatching two aircraft carriers to the Persian Gulf region-- hostile steps, in Iranian eyes, that reinforce paranoia.

Tehran does not want the secular and pro-Western Iraq that America dreams of, and it wants to ensure that the U.S. doctrine of preventive regime change is dead. So far, developments in Iraq have worked out in Iran's favor -- indeed, Iran appears to be the one state that is winning this war. Iraq is too weak to pose a military threat to Iran for years and perhaps decades to come. The democratic procedures that the United States imposed on Iraq put in power Shiite leaders who are far friendlier to Tehran than to Washington.

Iran is less nervous than it was in 2003, but it remains understandably anxious. The long-term role of U.S. forces and the future of the Shiite regime in Iraq are open questions. Instability in Iraq could lead to waves of refugees returning to Iran, as happened during the Iran-Iraq war, and could excite unrest among Iran's Kurdish and Arab populations. Expecting an American withdrawal sooner or later, Iran wants to prepare for a postwar era by maximizing its influence now.

The United States focuses on how Iran's arming of its Iraqi proxies hurts U.S. interests, but this is hardly Iran's only concern. The Iraqi Shiite groups that have received arms may be more loyal to Iran after American forces depart. Even more important, they will be stronger than their Iraqi rivals. In Lebanon, Iran helped build Hezbollah from disparate small Shiite movements, welding it together against rivals in the Shiite community and, over time, making it stronger than non-Shiite groups. The goal is the same in Iraq.

Many Iranian leaders, particularly the president and the emerging conservative political elite, are profoundly anti-American. They want the United States to fail in Iraq and elsewhere, and they share an ideological bond with many radical Iraqi groups. So it is not surprising that Iran works with its closest Shiite proxies in Iraq, providing them with EFPs and other weapons that make them far more capable of fighting U.S. forces. Other Iranian elites have more complex feelings about the United States, though none is favorable, and Iranians want to bury the doctrine of regime change. Even if Iranians do not control the attacks, Iran knows that some of the people it trains and equips may at some point be involved in anti-American operations, thus keeping the heat on U.S. forces.

But Iran could easily be even more aggressive in Iraq. Tehran could provide sophisticated weapons to a wider range of Iraqi groups than it reportedly has so far. Iran's Shiite proxies do at times attack American forces, but their principal targets are Sunni militias. They could kill a lot more Americans than they have. Iran could be encouraging them to convert relatively peaceful parts of Iraq into battlefields similar to the wildest parts of Anbar province.

Iraq's Shiites are not Iran's only interest. Tehran also has a long history of working with (and also against) various Kurdish groups. Iran recognizes theIraqi Kurds as the strongest and most organized military force in the country, and has cultivated good relations with Kurdish leaders. Iran has its own restive Kurdish population, and wants to ensure that its Kurds don't use bases in Iraq or otherwise exploit the conflict to advance their own sectarian interests.

Iran also has a history of cultivating Sunnis when doing so seemed advantageous. It has reached out to a range of revolutionary Sunni groups and has good ties to Palestinian Islamic Jihad, Hamas and other organizations whose ideology is closer to Osama Bin Laden's than to Khomeini's. The 9/11 commission found that Iran had engaged in low-level tactical cooperation with Sunni militants linked to al-Qaeda. And Tehran can be intensely practical. During the Iran-Iraq war, Iran worked with Israel and the United States to gain much-needed weapons. Dealing with the Sunnis may follow a similar logic, though mutual suspicion will limit the extent of relations.

Ironically, Iran's long-term position could weaken when the United States draws down its forces. At first, the U.S. withdrawal will expand the power vacuum and Iran will try to fill it, but the limited chaos Iran foments can easily become uncontrolled. Iran's economic and military power is limited, and Iran's theocratic model of governance has little appeal for most Iraqis. Even many Shiite militants have at times been hostile to Iran, and respected moderates such as Grand Ayatollah Ali Sistani are careful to maintain their distance from Tehran. Sunnis already rage against perceived Iranian dominance.

In a postwar environment, Tehran will have lost a lever against U.S. pressure and may find itself both overextended and vulnerable in Iraq -- a weakness that the United States might exploit in years to come.

dlb32@georgetown.edu


What Tehran Is Really Up To - washingtonpost.com

Jackson Diehl - Can a Saudi Dealmaker Rescue Bush? - washingtonpost.com

Can a Saudi Dealmaker Rescue Bush?

By Jackson Diehl
Monday, February 19, 2007; A19

For 22 years Prince Bandar bin Sultan wheeled and dealed his way through Washington as Saudi Arabia's ambassador. By his account -- provided expansively to favored journalists -- he had a hand in most of America's major initiatives in the Middle East over a generation. During George W. Bush's presidency, for example, he brokered U.S. rapprochement with Libya and previewed plans for the invasion of Iraq two months before the war.

For a while after returning home in the summer of 2005, Bandar kept a low profile. Some speculated he was out of favor with the kingdom's ruler, Abdullah, despite his appointment as national security adviser. Now he's back: Since the beginning of the year the prince has suddenly begun wheeling and dealing his way around the Middle East.

In the past month Bandar has held three meetings with the Iranian national security chief, Ali Larijani, most recently last Wednesday in Riyadh. He's met twice with Vladimir Putin, in Moscow and Riyadh, to talk about Middle East affairs; overseen talks between Palestinian President Mahmoud Abbas and Hamas leaders; and quietly shuttled to Washington to brief President Bush. He helped broker this month's Palestinian accord on a unity government as well as a Saudi-Iranian understanding to cool political conflict in Lebanon. And he's been talking with the most senior officials of the Iranian and U.S. governments about whether there's a way out of the standoff over Iran's nuclear weapons.

Can Bandar bail the United States out of the multiple crises it has stumbled into in the Middle East? Maybe not, but Washington's old friend may be one of the best bets a desperate Bush administration has going at the moment. Secretary of State Condoleezza Rice has maneuvered herself into a corner by refusing to talk to Syria and Iran and boycotting the Hamas-led Palestinian government. Consequently there's little the United States can do diplomatically to defuse the conflicts in Lebanon and the Palestinian territories, not to mention Iraq. Rice tried calling on Egypt, abruptly dropping the administration's previous urging that its autocratic government "lead the way" in democratizing the Middle East. But Egypt has been unable to deliver: It tried and failed to pry Syria away from its alliance with Iran, and it tried and failed to win concessions from Hamas.

That leaves Saudi Arabia and the hyperkinetic Bandar. In his last visit to Washington he offered a rosy report on his travels. Iran, he assured his American friends, had been taken aback by President Bush's recent shows of strength in the region, by the failure of his administration to collapse after midterm elections and by the unanimous passage of a U.N. resolution imposing sanctions on Tehran for failing to stop its nuclear program. The mullahs, he said, were worried about Shiite-Sunni conflict spreading from Iraq around the region, and about an escalating conflict with the United States; they were interested in tamping both down.

Bandar and Larijani already worked to stop incipient street fighting between Lebanon's Shiite Hezbollah movement and pro-Western Sunni and Christian parties several weeks ago. But the Saudis have bigger plans: Bandar reported to Washington that he's hoping to split Iran from Syria -- reversing the maneuver that Egypt tried. The means would be a deal between Saudi Arabia and Iran over a Lebanese settlement that included authorization of a U.N. tribunal to try those responsible for the murder of former prime minister Rafiq al-Hariri. That would be poison to Syrian President Bashar al-Assad, who almost certainly was behind the murder.

Bandar's spin and dazzle make it tempting to think he can pull off almost anything. It's also easy to forget that he works in the interests of Saudi Arabia, not the United States. The results can be disappointing. Bush got a reminder of that when Bandar brokered the "Mecca agreement" between Palestinian leaders Abbas and Khaled Meshal of Hamas. Bush administration policy has been to strengthen Abbas at Hamas's expense; the accord undercut that approach and all but ruined Rice's plan to begin developing a "political horizon" at a meeting with Abbas and Israeli Prime Minister Ehud Olmert today.

Washington tried to set a couple of red lines for the Mecca talks: Hamas, it said, should be forced to accept international demands that it renounce violence and recognize Israel; and its prime minister, Ismail Haniyeh, should not lead the new Palestinian cabinet. Bandar disregarded both.

That doesn't mean the old Bush family friend is not still welcome at the White House. The Palestinian deal was secondary for Bandar; his main aim is to defuse the multiple threats posed by Iran. If he can find a way to broker a deal that stops the Iranian nuclear program, and kick-starts a strategic dialogue between Tehran and Washington, it will be his greatest feat of all.

View all comments that have been posted about this article.


Jackson Diehl - Can a Saudi Dealmaker Rescue Bush? - washingtonpost.com

E. J. Dionne - The Antiwar Rallying Point - washingtonpost.com

The Antiwar Rallying Point

By E. J. Dionne
Tuesday, February 20, 2007; A13

Two things are now abundantly clear about the future of U.S. policy toward Iraq. First, majorities in both houses of Congress have lost faith in President Bush's approach to the war. Second, the president will do all he can to resist changing his strategy by trying to split his critics into ineffectual factions.

Bush's choice is certainly bad for opponents of the war, but it's also bad for American foreign policy.

The president is inviting a full-scale confrontation over his warmaking powers in the expectation that the Democrats' narrow majorities will deprive them of the votes they need to win such a fight. He is ready to split the country rather than give any ground to those who ask whether it's wise to risk ensnaring American troops in a Sunni-Shiite civil war.

The challenge to critics of the war is to make the debate about Bush, not about themselves, and to make clear that the president has rebuffed all efforts to pursue a bipartisan path out of Iraq, beginning with his rejection of the core recommendations of the Iraq Study Group, headed by James A. Baker III and Lee Hamilton.

Changing our policy will require a substantial Republican rebellion. The 17 House Republicans who voted for the resolution opposing the president's surge and the seven Senate Republicans who tried to get a vote for the House-passed measure are a start.

The next steps pursued by the war's critics must be premised on the goal of expanding this circle of Republican opposition, because, as Sen. Jack Reed (D-R.I.) put it on "Meet the Press" over the weekend, "Republican influence on the president might be more decisive than the Democratic voices."

For now, the war's opponents are focused on three strategies. One would be to cut off funds for the war, but there is currently no majority in either house for this. A second approach, expected to come from Rep. John Murtha (D-Pa.), would propose restrictions on troop deployments -- for example, forbidding the redeployment of units that have been home for less than a year and imposing substantial training requirements on the troops who are sent.

The Murtha measure would at least force a much-needed debate on the damage this war has done to our armed forces and the extraordinary burdens being borne by the brave minority of Americans who serve. It would also sidestep the political damage of doing anything that could be construed by Bush's supporters as "failing to support our troops."

But the sense that the proposal has been crafted in part for reasons of political convenience and the intricate restrictions it would place on the military are precisely what could doom it. The war's opponents need other options.

A third path, offered by Sens. Joseph Biden (D-Del.) and Carl Levin (D-Mich.), would have Congress revisit its original 2002 Iraq resolution to make clear that the war authorized then (against Saddam Hussein and what turned out to be nonexistent weapons of mass destruction) had nothing to do with putting American troops in the midst of a Muslim civil war now.

The Biden-Levin idea has the advantage of pushing Republicans who are quietly doubtful about Bush's path out into the open. In particular, Sen. Richard Lugar (R-Ind.), who rightly called this weekend for a more bipartisan approach to Iraq, nonetheless keeps voting his party's line. That, in turn, enables Bush to pursue the very sort of divisive partisanship on the war that Lugar says he's against.

Lugar and others in his party who harbor doubts about Bush's approach must be challenged again and again to justify actions that allow the president to bull ahead by dividing his opposition.

Rep. Chris Van Hollen (D-Md.) has an additional idea: Opponents of the war need to force full consideration of the original Baker-Hamilton proposals that, he said, promised to put American policy "on a trajectory to have our combat troops out of Iraq this time next year" and reflected "the center of gravity in Congress." Whatever its flaws, the Iraq Study Group report could still serve as a focal point for sharply reducing America's military role in Iraq before the 2008 election.

"The refusal of the administration to try to work with others to resolve this in a responsible manner has created a very polarized atmosphere," Van Hollen said. "They've refused to listen to anyone else."

That should be the central theme of the president's critics because it's true -- and because it offers the best rallying cry for those seeking to change a disastrous policy.

postchat@aol.com


E. J. Dionne - The Antiwar Rallying Point - washingtonpost.com

David Ignatius - Signals From Tehran - washingtonpost.com

Signals From Tehran

By David Ignatius
Friday, February 23, 2007; A19

The title of the two-page Iranian document is "Gentlemen's Agreement." In convoluted English, it lists 11 points of understanding supposedly reached in September between Iranian negotiator Ali Larijani and his European counterpart, Javier Solana, on a temporary, partial, not-quite suspension of uranium enrichment.

What's interesting isn't the purported agreement -- Solana's spokeswoman, Cristina Gallach, insists there wasn't one -- but the fact that the Iranians are circulating the document and signaling through various channels that they want to restart dialogue. Indeed, when Larijani met Solana in Munich this month, "he expressed the willingness to resume talks to prepare final negotiations," according to a source close to Solana.

"We're getting pinged all over the world by Iranians wanting to talk to us," Undersecretary of State R. Nicholas Burns said in an interview yesterday. The problem, says Burns, is that the Iranians haven't yet said the "magic word," which is that they will actually suspend enrichment in exchange for the suspension of U.N. sanctions.

With Iran still publicly defying the United Nations over its nuclear program, the United States and its allies agreed yesterday to tighten the pressure another notch by preparing a second U.N. Security Council resolution with additional sanctions. Burns said Russia and China agreed to back the new resolution in a meeting yesterday with Secretary of State Condoleezza Rice. "It may not be substantially stronger, but it will be stronger," said Burns, who will travel to London on Monday to negotiate the details of the new resolution.

U.S. and European officials think Iran's new interest in negotiations is a sign that pressure on Tehran is working. The campaign includes the initial U.N. sanctions resolution, which shook the Iranians because it was backed by Russia and China; tough U.S. banking sanctions, accompanied by a successful Treasury Department push to dissuade European and Japanese banks from lending to Iran; and calculated muscle-flexing by the Bush administration, which has sent an additional aircraft carrier task force to the Persian Gulf and seized Iranian operatives inside Iraq.

"We are hopeful that all these pressure points will influence the internal debate in Iran," says Burns. And they appear to be doing just that.

The multipronged squeeze on Tehran surprised President Mahmoud Ahmadinejad and other Iranian officials, who seemed confident when I visited the country in September that they were in the driver's seat and that it was the United States that was weakened and isolated. "We knocked them off stride and put them on the defensive," argues Burns. A British official who follows the issue closely agrees: "The Iranians have moved from cockiness to division and nervousness."

Western officials see various signs of an altered political balance in Tehran: public criticism of Ahmadinejad's management of the economy by former president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; a letter challenging the president's economic policy signed by 150 members of the Iranian parliament; criticism of Ahmadinejad's handling of the nuclear issue by former members of the Iranian negotiating team and by a hard-line newspaper; and now new signals from Larijani and others that Iran wants to resume the preliminary negotiations it broke off last year.

"The financial sanctions have had a real impact," says the British official. "They lead to a general insecurity about economic viability."

So does all this mean it's time to go back to the bargaining table? Not yet, say a number of U.S. and European officials. They insist that the Iranians must stop haggling and agree to quit enriching uranium. Russian officials told me in Moscow last week that President Vladimir Putin passed the message to a top Iranian emissary this month that Tehran must agree to a "timeout" in enriching uranium if it wants to settle the nuclear issue.

The Iranians continue to dicker, in what Western officials regard as a tactical ploy to get out of trouble. Their efforts center on paragraph eight of the "Gentlemen's Agreement" their officials have been circulating. That part of the document proposes that if U.N. sanctions are lifted, Iran would agree to a two-month period "during which Iran in a voluntary and non-binding and temporary move avoids installation of next cascades" for enrichment. In other words, the Iranians wouldn't add additional centrifuges that would allow industrial-scale enrichment but would continue spinning their modest initial cascade of centrifuges.

No deal, say U.S. and European officials. The only way the Iranians can escape sanctions is to suspend enrichment and sit down at the table. If they do so, an array of goodies awaits. Meanwhile, the strategy of confrontation continues, and U.S. and European officials -- who haven't had much to cheer about recently -- seem confident that it's working.

The writer co-hosts, with Newsweek's Fareed Zakaria, PostGlobal, an online discussion of international issues athttp://blog.washingtonpost.com/postglobal. His e-mail address isdavidignatius@washpost.com.


David Ignatius - Signals From Tehran - washingtonpost.com

Andrew Grotto - Pragmatism Trumps Ideology on North Korea - washingtonpost.com

Pragmatism Trumps Ideology on North Korea

By Andrew Grotto
Special to washingtonpost.com's Think Tank Town
Friday, February 23, 2007; 12:00 AM

Secretary of State Condoleezza Rice and her team -- led by Assistant Secretary of State Christopher Hill -- deserve credit for scoring a major victory in negotiations with North Korea last week. Trading one million tons of heavy fuel oil for North Korea's plutonium production program, which Pyongyang likely used to produce the fissile core for the atomic weapon it tested late last year, is akin to swapping a journeyman fullback for a star quarterback.

After all, the U.S. and its partners in the negotiations -- China, Russia, Japan and South Korea -- can get their hands on one million tons of fuel oil any time they need. Gaining international control over North Korea's budding nuclear weapons program is an altogether different opportunity.

Still, the deal cut in Beijing last week is only a first step towards a grand bargain with North Korea. Whether that grand bargain is achieved over the next few years will depend on North Korea's sincerity about nuclear disarmament, which is by no means certain. But ultimate success will also require that national security pragmatists within the Bush Administration prevail over the conservative ideologues who blocked or sabotaged negotiations with Pyongyang for six fruitless years.

Former and even current administration officials wasted no time attacking the deal with North Korea, including former UN Ambassador John Bolton, who thoroughly trashed the very idea of negotiations, and deputy national security advisor Elliott Abrams, who objected to a provision of the plan that would remove North Korea from the list of states sponsoring terrorism. These attacks highlight policy divisions that continue to dog the Bush administration and its conservative supporters across Washington.

For more than six years, the Bush administration has been divided between ideologues who think the best way to deal with nuclear weapons proliferation is to overthrow regimes or squeeze them into collapse, and pragmatists who think this approach backfires. The ideologues view negotiations as a reward for bad behavior that will encourage further proliferation. Vice President Cheney and his inner circle, civilian leaders at the Pentagon, and Undersecretary of State Robert Joseph hew to this line.

This faction won most of the internal debates in President Bush's first term, as the United States either rejected negotiations outright or imposed unrealistic conditions on U.S. participation. In the case of North Korea, the United States had insisted that North Korea freeze its plutonium program before receiving any incentives.

That strategy clearly failed. Proliferation problems worsened almost across the board. North Korea withdrew from the Non-Proliferation Treaty and tested a nuclear bomb; Iran continues to build uranium enrichment centrifuges; and global confidence in the nuclear nonproliferation regime is waning.

The ideologues' strategy of confrontation failed because it strengthened the determination of North Korea (and Iran) to acquire nuclear weapons in order to deter military action by the United States without offering countervailing incentives and disincentives.

The credibility of a U.S. threat to overthrow offending regimes, however, dissipated as the insurgency in Iraq began to metastasize. And while the United States can squeeze regimes, it cannot suffocate them without the help of partners, such as China. China, however, rejects the regime change strategy and opposes measures that could end the Kim dynasty in North Korea.

In contrast, pragmatists in the Bush administration view negotiation more practically. As former Secretary of State Colin Powell put it, "You can't negotiate when you tell the other side, 'Give us what a negotiation would produce before the negotiations start'." This means offering a country both incentives and disincentives for renouncing nuclear arms.

He is right. Countries must be backed into a corner, but they must also be offered an attractive way out. That's what happened with Libya, the Bush administration's lone success at convincing a country to renounce nuclear weapons. Years of sanctions and isolation had backed the Gaddafi regime into a corner, and the United States and its allies offered it an attractive way out -- a grand bargain whereby Libya verifiably renounces nuclear weapons and terrorism in exchange for normalized relations with the United States and Europe.

Last week's deal with North Korea -- which if implemented, will look very much like the deal struck with Libya -- appears to put Secretary Rice in this latter, pragmatic camp. But will her faction prevail in the end? According to press accounts, Secretary Rice circumvented the normal interagency policy process to get the deal, knowing that hardliners led by Vice President Cheney and his inner circle would oppose it.

President Bush supports the deal for now, but contentious negotiations with Pyongyang over the core issue -- the dismantlement of North Korea's entire weapons program -- lie ahead. We can expect North Korea to drag its feet while raising its demands. Over time, this misbehavior might stoke well-founded doubts that it will ever come clean on its nuclear program. The inevitable bumps along the way will likely present skeptics with ample opportunities to press their case that negotiation is futile.

They may be right. But pragmatism means that we should at least try, knowing that the alternative to negotiation is an ever-growing North Korean stockpile of plutonium for bombs or sale on the nuclear black market.

Andrew Grotto is a Senior National Security Analyst at the Center for American Progress.


Andrew Grotto - Pragmatism Trumps Ideology on North Korea - washingtonpost.com

E. J. Dionne Jr. - Clinton and Obama's Hollywood Scene - washingtonpost.com

Clinton and Obama's Hollywood Scene

By E. J. Dionne Jr.
Friday, February 23, 2007; A19

It was a good day for Joe Biden, Chris Dodd, John Edwards, Bill Richardson, Tom Vilsack -- and, what the heck, Dennis Kucinich.

It was a bad day for Barack Obama, Hillary Clinton and David Geffen.

It was a good day for the Republican Party, particularly George W. Bush, John McCain and Dick Cheney.

It was a bad day for the Democratic Party, opponents of the Iraq war and advocates of national health insurance.

The petty feud was started by big-time producer Geffen's brutal remarks about the Clintons, which appeared after he helped raise a ton of Hollywood money for Obama. The grudge match revived those depressing cliches about the Democrats: their affection for circular firing squads and their habit of never missing an opportunity to miss an opportunity.

You wonder what Clinton and Obama will learn from this. Both might study the long Democratic nomination fight that began in 1987, well in advance of the 1988 election.

There was an obvious front-runner named Gary Hart, a smart, young former Colorado senator who promised to lead his party out of the 1930s into the 1990s. There was a young Delaware senator named Joe Biden, the same guy who's running this time. Biden wasn't the clear No. 2 that Obama is now, but he got some good early reviews.

Before election year dawned, Hart and Biden were knocked out of the race, because of their own mistakes for sure, but also because of whispering campaigns and subterranean attacks by their opponents.

By the fall of 1987, the Democrats looked like ineffectual dwarfs, to use the word popular back then. A Republican operative named Haley Barbour -- now Mississippi's governor -- happily declared: "At the beginning of this year, the American people questioned whether the Democrats had the first team on the field. I think everything that's happened has confirmed that it's a real amateur hour. It's been a confirmation of people's idea that these aren't the big boys."

Obama and Clinton lieutenants and their full-of-themselves fundraisers: Read Barbour a few times and remember that the Democrats blew the 1988 election. Today, the party has its most talented collection of candidates since 1960. That could change fast.

Political junkies know the week's story line, but in brief: Geffen, a Hollywood mogul who co-hosted a $1.3 million fundraiser for Obama, trashed Bill and Hillary Clinton to New York Times columnist Maureen Dowd, who gets the powerful to say the darnedest things. The Clinton and Obama camps went to war, rocking computers all over the country with incendiary e-mails.

The Clinton side insisted that Obama -- the let's-end-negative-politics candidate -- disown Geffen. The Obama forces trashed Clinton for accepting support from a South Carolina Democrat who suggested that Obama would doom the ticket because he's black.

Just lovely. Because Clinton pulled her saintly opponent off his pedestal and made her new enemy Geffen into an Obama problem, she might be seen as the net winner. In truth, both campaigns showed they care a lot more about themselves than the causes (and the party) to which they claim to be devoted.

That's why every other Democratic presidential candidate was smiling, and why Republicans were gleeful, too. Absent the explosions set off by Geffen's therapy session with Dowd, the big news would have been Dick Cheney's mean jab at John McCain.

McCain, ensnared in Bush's Iraq disaster, tried to disentangle himself by going after Cheney and former defense secretary Donald Rumsfeld. Cheney's devastating pushback in an interview with ABC News made McCain look wimpy and less than straight-talking: "John said some nasty things about me the other day, and then next time he saw me, ran over to me and apologized. Maybe he'll apologize to Rumsfeld."

But the Hollywood news pushed the Republican eye-scratching over Iraq onto the back pages. It also shrank coverage of the first big Democratic forum in Nevada (only Obama skipped it), where the candidates sparred about serious issues, notably over how to achieve universal health coverage.

Oh, but health care is so boring compared with a Hollywood big shot who drops hints about Bill Clinton's love life. Yeah? Tell that to the family of someone who died of cancer because she had no insurance and couldn't afford a screening test.

Clinton, Obama and their brilliant staffs don't own the Democratic Party, no matter how much money they raise in Hollywood. If they think this is all about their personal drama, they should quit politics and go into the movies. Geffen can put up the money.

postchat@aol.com

E. J. Dionne Jr. - Clinton and Obama's Hollywood Scene - washingtonpost.com

Failing in Baghdad -- The British Did It First - washingtonpost.com

Failing in Baghdad -- The British Did It First

By Toby Dodge
Sunday, February 25, 2007; B01

At the center of Baghdad's neglected North Gate War Cemetery, near the edge of the old city walls, stands an imposing grave. Sheltered from the weather by a grandiose red sandstone cupola, it is the final resting place of a man from whom George W. Bush could have learned a great deal about the perils of intervening in Iraq.

Lt. Gen. Sir Frederick Stanley Maude was head of the British army in Mesopotamia when he marched into Baghdad on a hot, dusty day in March 1917. Soon thereafter, he issued the British government's "Proclamation to the People of Baghdad," which eerily foreshadowed sentiments that Bush and his administration would express 86 years later: British forces, Maude declared, had entered the city not as conquerors, but as liberators.

Maude had arrived in Baghdad after a long and arduous military campaign. British forces had been fighting the Ottoman army for 2 1/2 years and had suffered one of the worst defeats of World War I in the six-month siege of the eastern city of Kut, which had ended in an ignominious surrender to the Turks in April 1916.

Having rallied from that loss and finally reached Baghdad, Maude tried to create common cause between the British army and the city's residents, whom he saw as having been oppressed by 400 years of Ottoman rule. "Your lands have been subject to tyranny," he declared in his proclamation, and "your wealth has been stripped from you by unjust men and squandered." He promised that it was not "the wish of the British Government to impose upon you alien institutions." Instead, he called on residents to manage their own civil affairs "in collaboration with the political representatives of Great Britain."

Maude did not live to see the failure of his efforts to rally the people of Iraq to the British occupation. He died eight months later, having contracted cholera from a glass of milk.

After his death, British policy toward Iraq changed repeatedly as the army attempted to dominate the country and suppress the population, while the government strove to adjust to Britain's diminished role in the international system after WWI. Initially, the aim was simply to annex the territory and make it part of the Empire, run in a fashion similar to India. But Woodrow Wilson's Fourteen Points speech in January 1918 did in that idea. In setting out America's vision for the postwar world, Wilson expressly attacked the duplicitous diplomacy of European imperialism, which he blamed for dragging the world into prolonged military conflict.

This meant that a modern, self-determining state was now to be built in Iraq. Britain was to take the lead, but its effort was to be continually scrutinized by the League of Nations, which had been set up under Wilson's watchful eye at the Paris Peace Conference at the end of the war.

In an echo of what is happening under the U.S. occupation, hopes for a joint Anglo-Iraqi pact to rebuild the country were dashed by a violent uprising. On July 2, 1920, a revolt, or thawra, broke out along the lower Euphrates, fueled by popular resentment of Britain's heavy-handed behavior in Iraq. The British army had set about taxing the population to pay for the building of the Iraqi state, while British civil servants running the administration refused to consult Iraqi politicians, judging them too inexperienced to play a role in the new government.

The rebellion quickly spread across the south and center of the country. Faced with as many as 131,000 insurgents armed with 17,000 modern rifles left over from the war, the British army needed eight months to regain full control of Iraq; 2,000 British troops were killed, wounded or taken prisoner and 8,450 Iraqis were killed. To make matters worse, the British government was forced to pour troops back into Iraq, long after the end of the war, to stabilize the situation.

The revolt forced Britain to devolve real power to Iraqi politicians. At the head of this new administration the British placed a newly created king, Faisal ibn Hussein, famous for his association with Lawrence of Arabia during the war. But the revolt had as much influence in Britain as it did in Iraq itself. The "blood and treasure" expended in putting down the violence made the continued occupation extremely unpopular. The public's discontent reached its peak in the general election campaign of November 1922. The leader of the opposition, conservative Andrew Bonar Law, captured the national mood when he declared: "We cannot alone act as the policeman of the world."

Newspapers and candidates organized their electioneering around the "bag and baggage" campaign demanding that Britain withdraw from Iraq as soon as it could. After defeating wartime coalition leaders David Lloyd George and Winston Churchill, the victorious Bonar Law pledged that "at the earliest possible moment, consistent with statesmanship and honour, the next government will reduce our commitments in Mesopotamia."

U.S. presidential candidates now campaigning to seize the White House in 2008 should be forewarned, however: It took Britain 10 more years to jettison its financial and military commitments to Iraq. During that period, a number of governments struggled to reduce the size of the forces deployed in Iraq and the amount of money being spent there. They strove for a decade to stabilize the country and meet Britain's pledges to the international community while trying to placate domestic opinion. The tensions involved in this exercise -- building a state from scratch with a hostile population, under severe budgetary constraints and in the face of rising domestic anger -- ultimately led to the failure of the whole exercise.

Like Maude's before him, Bush's policy in Iraq has resulted in a series of unintended outcomes. In the face of ever-increasing violence, the stirring rhetoric about Iraq becoming a beacon of democracy in the Middle East has been quietly dropped. Instead, the operation in Iraq has been placed on the frontline of the global fight against terrorism: It is better to battle terrorists on the streets of Baghdad than in Brooklyn or Houston, the mantra goes.

Where does this leave U.S. policy toward Iraq? Historical studies often divide military interventions into three general phases. The first phase, the initial decision to invade, is shaped by common misperceptions that the conflict will be short and that military force can be used to achieve political objectives. World War I began with an assumption that British troops would be home by Christmas; Bush declared "mission accomplished" after three weeks.

The second phase is marked by a slow realization that both these assumptions are wrong. The policy failure leads to increasingly desperate attempts to stay the course, to pour in ever greater numbers of troops, gambling on a resurrection of the initial policy. This middle stage comes to an end with the decision to disengage. Interestingly, this choice -- admitting defeat and going home -- is usually taken by a new government.

The 1920 revolt, followed by the change of government in London in 1922, led to a prolonged but largely unsuccessful attempt to do nation-building on the cheap. The final transformation of policy was marked by another change of government. The election of May 1929 resulted in a Labor administration. The new foreign policy team found it easier to identify the contradictions at the heart of Britain's relations with Iraq and find ways to overcome them. It recommended Iraq for unconditional membership to the League of Nations in 1932, unceremoniously dumping Britain's commitment to building a democratic and stable state.

Iraq became a fully independent state that same year. But it was unable to defend itself against its neighbors, or to impose order without assistance. The government was ultimately dependent on the British air force to guarantee its survival.

Eighty years later, after failing to stabilize Iraq, the U.S. government has come face to face with the high costs of the new "forward-leaning" foreign policy of the Bush doctrine. Comparisons with other military interventions suggest that Bush will continue to pursue a largely unvarying policy in Iraq, deploying all the troops and resources at his disposal in an attempt to correct the mistakes that have been made. The result, as the president himself has recognized, will be to push the difficult decisions about the future of U.S. involvement in Iraq onto his successor.

History, however, has two final disturbing lessons for the next president. The governing elite nurtured by the British to take their place -- the Iraqi royal family and their associates brought to the country in 1921 -- proved unfit for the purpose and were swept aside by a military coup in 1941. The British army was forced to reinvade and restore them to power. Yet even this second invasion was not enough. The violent instability that engulfed Iraq and resulted in the rise of Saddam Hussein was triggered by the murder of the royal family by Iraqi army officers in July 1958. The crime was committed in the name of Arab nationalism, as a strike against British interference in a sovereign Arab nation.

Here is what Britain's history of failure at building a democratic state in Iraq in the 1920s and '30s tells George W. Bush and his successors: If, like Gen. Maude, they fail to deliver on the promises of a better future for the Iraqi people, then Iraq will continue as a font of violent instability long after those who made the promises have been buried.

t.dodge@qmul.ac.uk

Toby Dodge, author of "Inventing Iraq: The Failure of Nation Building and a History Denied" (Columbia Univ. Press), is associate professor of international politics at the University of London and a senior fellow at the International Institute for Strategic Studies.


Failing in Baghdad -- The British Did It First - washingtonpost.com

Jim Hoagland - Fighting Iran -- With Patience - washingtonpost.com

ighting Iran -- With Patience

By Jim Hoagland
Sunday, February 25, 2007; B07

Nuclear weapons have a way of forcing presidents to reverse policies thought to be carved in stone. So it was with Ronald Reagan and the Soviet Union, and so it may be now with George W. Bush and the two surviving members of the "axis of evil."

To the outrage of some supporters and the mockery of his critics, President Bush has blessed a tentative, quarter-loaf diplomatic deal aimed at curbing North Korea's nuclear arsenal. And he has a shot at reaching a modus vivendi with Iran on nuclear proliferation as well -- if he disregards both the outrage and the mockery, as he should.

"There is movement behind the scenes," a European diplomat who closely follows Iran told me last week. "The Iranians are nervous and want to get engaged." Details of a confidential Iranian proposal that has been circulating in Brussels and Tehran for four months support the view that there could be an opening on the Iranian front despite the angry rhetoric from Iran triggered by last week's new indictment of its nuclear ambitions by the International Atomic Energy Agency.

Bush vigorously ruled out rewarding bad behavior by foreign adversaries in his first term. Saddam Hussein's manipulation of the international community was a driving force in Bush's labeling Iraq, along with North Korea and Iran, as irredeemably evil in 2002 and invading Iraq a year later.

But now Bush countenances providing economic and diplomatic rewards to North Korea, and ultimately to Iran, to reduce the threat of nuclear weapons in the hands of two regimes that behave as badly as anyone could want. The bravado of the first Bush term has been replaced by a sadder and quieter way of doing business abroad as Iraq has sapped U.S. capabilities and political cohesion.

The sense of a U-turn is reinforced by Bush's reliance this time on the negotiating skills of his diplomatic corps and on European and Asian partners to reach, enforce and pay for the projected deals, which would serve as twin tombstones for a brief era of U.S. unilateralism.

The change on North Korea is described by former administration officials as a strategic decision by the president to start "to pry the lid off" of that starving, tyrannized remnant of the Cold War by offering Pyongyang a path for peaceful change. Cooperation in the six-party negotiations would also help stabilize China's relations with Japan and the United States, in this view.

The president reportedly surprised Chinese President Hu Jintao during their lunch at the White House last April by suggesting that, if the nuclear impasse could be resolved, the time was right for a formal peace treaty to end the Korean conflict. And when North Korea defied Chinese "advice" by conducting a nuclear test in October, China became more engaged in pulling Pyongyang back to the negotiating table.

Unfortunately, Bush cannot rely on Russia to play a similarly helpful role with Iran. President Vladimir Putin seems willing to take enormous risks with global stability for short-term, largely commercial reasons. And divisions in Iran's leadership make the reaching of a "mutual suspension" accord -- under which Tehran will suspend enriching uranium in return for the suspension of U.N. sanctions -- more difficult.

But U.S. and European policy should play on those divisions, which have visibly surfaced as President Mahmoud Ahmadinejad rants on in full-throated belligerence while officials closer to Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, offer proposals that have the virtue at least of identifying the chief remaining obstacles to a deal.

Last autumn, Iran's Ali Larijani told European Union negotiator Javier Solana that Iran could accept the Russian-E.U. proposal for an international consortium to enrich and reprocess nuclear fuel for Iran -- if the enrichment and reprocessing were done on Iranian soil.

A diplomatic device known as a nonpaper (so its existence can be denied) and dated Oct. 1, 2006, describes a "gentlemen's agreement" by the two diplomats to use the proposal "to help open the way to negotiations." When I telephoned him in Berlin last week, Solana affably but deftly warded off questions about the nonpaper, then added: "Nothing has been agreed. Nothing has been put forward in formal terms."

Precisely. The Iranian condition is unacceptable to Washington. But the fact that it was put forward at all suggests that the pressures generated by the U.S. Treasury's campaign to limit finance and export credits to Iran and condemnation by the United Nations are taking a toll on the Iranians -- as these tools did on North Korea.

Bush seems to have decided to employ strategic patience in seeking a verifiable nuclear deal with North Korea and to have taken a long-range view of regional stability. He should do no less with Iran, however much manufactured outrage or contrived mockery it provokes, in Tehran or in Washington.

jimhoagland@washpost.com


Jim Hoagland - Fighting Iran -- With Patience - washingtonpost.com

Robert D. Novak - Deauthorizing Iraq - washingtonpost.com

Deauthorizing Iraq

By Robert D. Novak
Monday, February 26, 2007; A15

Democratic senators face trouble this week trying to cleanse themselves of the stain of voting for President Bush's Iraq war resolution. Republican senators who have turned against the U.S. military intervention in Iraq are not interested in bailing out Democrats by approving their proposal to repeal the authorization overwhelmingly passed by Congress in 2002.

As Congress returns this week from the year's first recess, an amendment to repeal authorization is supposed to be attached to the bill containing homeland security recommendations by the Sept. 11 commission. But Sen. Norm Coleman, who has become prominent among Republican critics of Bush's war policy, told me from his home state of Minnesota that he would oppose deauthorization and predicted that no more than two Republican senators would vote for it.

One of those two Republican senators would have to be Nebraska's Chuck Hagel, who has fearlessly critiqued Bush's war policy. But Hagel told me that he is not inclined to support a repeal. If Hagel is lost, Democrats might fall short of the 50 votes necessary for final passage, much less the 60 necessary to close off debate. George W. Bush may be an unpopular president fighting an unpopular war, but Democrats are finding it hard to make war policy from Capitol Hill.

Democrats do not cloak the political nature of their efforts. Senate Foreign Relations Committee Chairman Joseph Biden, participating in a Nevada forum for Democratic presidential candidates last week, exultantly announced to applause his intent to "revoke the president's authority that he was given . . . to go to war." The mantra is not limited to the presidential hopefuls from the Senate. On the campaign trail in New Hampshire, Gov. Bill Richardson of New Mexico also called for de-authorization.

The de-authorization effort follows a series of frustrations for Democrats. Biden, having regained the Foreign Relations chairmanship after the 2006 elections, pushed a harshly worded, though nonbinding, antiwar resolution that went nowhere. A milder bipartisan measure fell short of the votes needed for cloture. Democratic backing for a plan to place conditions on the funding for Bush's surge of troops dropped off when its sponsor, Rep. John Murtha, bragged that troops in the field "won't have the equipment" under his plan.

As Congress began its break, Biden and Carl Levin, chairman of the Senate Armed Services Committee, looked to events 37 years ago. A 1964 resolution (passed with only two dissenting votes in the Senate) gave President Lyndon B. Johnson his requested free hand in Vietnam because of a trumped-up attack on a U.S. naval vessel in the Gulf of Tonkin. It was repealed in 1970 as an amendment to a noncontroversial bill.

But as is true with most Iraq-Vietnam analogies, de-authorization of the Tonkin Gulf resolution bears little resemblance to what is being contemplated today. President Richard M. Nixon began pulling combat troops out of Vietnam soon after he took office in 1969, and he offered no objection to repeal of the LBJ resolution. It passed the Senate 81 to 10, with unanimous support from Republicans.

In contrast, the proposed 2007 de-authorization looks like a Democratic effort to escape the wrath of the antiwar party faithful. Of the 29 Democrats who voted for the 2002 war resolution over four years ago, 21 are still in the Senate, seven are up for reelection next year and three -- Biden, Christopher Dodd and Hillary Clinton -- are running for president.

After checking with antiwar Republicans on recess last week, I found that several who had favored a nonbinding resolution rejecting Bush's policy are loath to give Democrats a get-out-of-jail-free card on Iraq. An exception was Sen. Gordon Smith of Oregon, who indicated he might favor de-authorization but would never vote to cut off funds. However, Coleman told me: "I don't see us going back and rewriting history." Similarly, Hagel said: "We are not going back and rewind every decision we made."

Hagel's position is critical. Before the recess, Biden and Levin sought support from the conservative who had been one of only two Republicans to back their tough nonbinding resolution. Hagel has long been appalled by Bush's war policy, but he is rightly suspicious of Democratic ploys that would have no impact on dire conditions in Iraq.

© 2007 Creators Syndicate Inc.


Robert D. Novak - Deauthorizing Iraq - washingtonpost.com